Yakin DPR Seburuk Kata Mayoritas?

yakin dpr seburuk kata mayoritas

Opolah~ Indonesia adalah negara demokrasi yang bermakna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu bukti bahwa negara ini merupakan negara demokrasi.

Anggota DPR dipilih oleh rakyat lewat pemilihan umum setiap lima tahun sekali. DPR merupakan salah satu badan legislatif yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Lantas, apa yang kamu bayangkan jika mendengar DPR? Menurut asumsi subjektif, mungkin sama dengan kebanyakan orang bayangkan. Budaya KKN, skandal mantap-mantap, tingkat kehadiran rendah, mengejar mimpi saat sidang paripurna, gerombolan nggak jelas, dan sebagainya.

Objektifnya? Hasil survei Litbang Kompas menunjukan, sebanyak 62,4% responden menilai DPR memiliki citra yang buruk. Responden yang menilai citra DPR baik hanya 24,8%. Responden yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab masing-masing sebesar 11,5% dan 1,3%.

Survei yang diselenggarakan pada 18-19 September 2019 ini melibatkan 529 responden berusia minimal 17 tahun yang dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar Indonesia. Adapun tingkat kepercataan dalam survei ini sebesar 95% dengan margin error kurang lebih 4,3%.

Dalam pandangan organisasi Indonesia Corrption Watch (ICW), peforma DPR sebagai wakil rakyat pada periode 2014-2019 tidak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Jumlah total APBN yang dialokasikan untuk legeslatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp.26,14 triliun. Rata-rata, anggaran DPR per tahun sebesar Rp.5,23 triliun.

Begitu buruknya penilaian publik terhadap DPR disebabkan oleh perilaku para anggota DPR itu sendiri. Presepsi negatif tersebut bukan tanpa dasar. Fakta-fakta yang terkuak satu-persatu tentang anggota DPR yang jauh dari “imajinasi yang kita harapkan”.

Hal yang kemungkinan menumbuhkan citra buruk DPR, antara lain:

Absen dan Perilaku

Fakta bahwa anggota DPR sering kali absen dari sidang rapat paripurna. Kalaupun hadir, mereka sering tertangkap kamera sedang tidak fokus. Entah, yang tertidur, mengelus-elus ponsel, bahkan ada yang tertangkap kamera sedang membuka video silahturahmi kelamin.

Salah satu absen massal terjadi pada 4 Juli 2019 lalu. Pada saat itu tengah digelar rapat paripurna yang membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya, pembicaraan Tingkat II/pengambilan keputuasan terhadap RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir telah ditandatangani 298 anggota dengan catatan 220 anggota izin (karena ada) tugas kedewanan lainnya. Dengan demikian, kuorum tercapai,” ujar Wakil Ketua DPR ketika itu, Utut Adianto.

Coba bayangkan, di tengah sidang paripurna yang kontroversial, membahas rencana pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya yang tidak sedikit, ada aja anggota DPR yang sempat-sempatnya asik menonton video tidak senonoh.

Isu rencana pembangunan gedung baru DPR saja sudah cukup membuat rakyat marah kepada DPR, apalagi ditambah dengan aksi menonton video begitu di tengah sidang paripurna yang mendapat sorotan tajam dan sinis dari masyarakat.

Selain tidur dan menonton video portofolio, sedikit sekali anggota DPR (tidak usah disebutkan namanya) kedapatan pernah terjerat kasus skandal seks.

Kontroversi

Anggota DPR pernah mewacanakan agar dibangunkan apartemen di sekitar kompleks parlemen. Padahal, mereka sudah diberikan fasilitas rumah dinas di area Kalibata, Jakarta Selatan yang lokasinya juga tidak jauh dari gedung DPR.

Ada juga wacana merenovasi gedung DPR, karena kondisinya yang telah miring. Kepala Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Anton Sihombing sebelumnya mengatakan DPR mengusulkan kenaikan anggaran sekitar RP.5,6 triliun.

Kenaikan tersebut rencananya akan dipakai untuk menyediakan fasilitas eksklusif bagi para wakil rakyat, antara lain pembangunan apartemen untuk para anggota dewan. Namun, wacana itu ditolak oleh Ketua DPR periode saat itu, Setya Novanto.

Kemudian, ada pula ausulan anggaran Rp.600 miliar untuk merenovasi gedung DPR. Dalam APBN 2018, Sekretaris Jenderal DPR ahmad Djuned mengatakan DPR mendapatkan alokasi anggaran untuk renovasi kawasan parlemen dengan jumlah Rp.600 miliar.

Rencana awal akan dimulai dengan melaukan perencanaan, manajemen konsultasi dan kontruksi. Selain itu, rancangan dan spesifikasi gedung baru DPR itu akan disesuaikan dengan standar bangunan lembaga negara lainnya.

Dengan adanya standar bangunan ideal, maka klaim anggota DPR, gedung tersebut mampu menyediakan ruangan untuk satu orang anggota DPR, lima tenaga ahli, dan dua staf administrasi. Selain itu, ruangan tersebut didesain supaya cukup untuk menampung tamu-tamu anggota parlemen.

Tetapi, kebijakan ini mendapatkan sorotan dari mantan Ketua DPR, Marzuki Alie. Ia menghimbau kepada anggota DPR 2014-2019 untuk tidak memaksakan kehendak membangun gedung baru. Menurutnya dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk pembangunan di sector pendidikan.

Transparasi Kekayaan

Hal lainnya yang membuat publik pengen nyantet mereka yakni anggota DPR justru memiliki minat yang rendah untuk melaporkan mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK, yang diharapkan mampu mencegah korupsi.

Padahal, kewajiban tersebut tertuang dengan jelas di pasa 5 UU No. 28 tahun 1999 mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dikutip dari Antara, sebanyak 207 anggota DPR tercatat belum melaporkan LHKPN pada tahun 2019 untuk harta kekayaan tahun 2018.

Sedangkan di tingkat DPRD, tercatat ada 5.543 anggota DPRD yang belum melapor LHKPN. Malasmua anggota DPR dalam melaporkanharta kekayaan mereka, dinilai sebagai salah satu sikap yang tidak patuh terhadap hukum.

Pada 2019, tingkat kepatuhan anggota DPR pada pelaporan LHKPN sebanyak 62,7%. Lantaran kerap disorot, hal ini menimbulkan komentar dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Ia menilai kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebaiknya dihapus.

Pelaporan LHKPN bukan sekedar pelaporan administratif tahunan, tetapi merupakan komitmen pada keterbukaan terhadap pengawasan KPK dan publik. Sebagai anggota dewan yang terhormat, mereka seharusnya memberikan contoh kepada penyelenggara negara lainnya untuk lebih patuh terhadap pelaporan LHKPN.

Kebudayaan Korupsi

Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota DPR masih saja melakukan kebudayaan korupsi. Jika dilihat ke belakang, dari setiap periode, anggota DPR yang melakukan korupsi itu sangatlah banyak dan pelakunya juga menyasar ke ketua DPR.

Tidak usah disebutkan siapa saja pelakunya, yang jelas sangat banyak dan kalau ditulis pasti bikin lemot loading page. Kemungkinan yang mendasari anggota DPR melakukan korupsi adalah sistem dan suasana DPR itu sendiri yang sudah bobrok juga busuk.

Mentang-mentang mempunyai kewanangan yang besar, malah korupsi sembarangan. Kemungkinan, kewenagan besar di bidang legislasi dan pengawasan bisa dijadikan alat tawar untuk mendapatkan uang atau konsesi lainnya.

Kemungkinan selanjutnya yaitu disebabkan oleh rekrutmen kader dan caleg oleh partai yang terbilang asal-asalan. Rekrutmen yang buruk, menjadi penyebab banyaknya politisi yang tidakk berintegritas dan masuk parlemen hanya untuk memperkaya diri.

Dalam jajak pendapat pada 2018, 99,1% persen responden menginginkan calon anggota legislatif bersih dari kasus korupsi. KPU menginginkan kondisi itu, tetapi peraturan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung sehingga eks narapidana korupsi, bandar narkoba, atau kasus pelecahan seksual terhadap anak bisa menjadi wakli rakyat.

Mari menjadi seorang yang pesimistis untuk mendapatkan wakil rakyat yang bersih. Dahlah, males bahas korupsi anggota DPR.

Aspirasi Rakyat?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di negara demokrasi seperti Indonesia adalah hal yang mutlak.

Salah satu tugas dan wewenang DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Tetapi, maaf sebelumnya, agaknya masyarakat menilai anggota DPR sedikit mengalami gangguan pendengaran dan penglihatan terhadap aspirasi.

Masyarakat mengharapkan DPR selalu mendengar aspirasi, tetapi harapan itu agaknya telah dirusak oleh DPR atau imajinasi masyarakat itu sendiri. “Dewan Perwakilan Rakyat kok tidak mendengar aspirasi dari rakyat, malah bertingkah seenaknya dan memihak berduit,” kemungkinan.

Situasi di negeri ini sempat beberapa kali memanas karena diakibatkan oleh kebijakan dari DPR yang dirasa tidak pro rakyat. Contoh yang baru di buka dari box adalah pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dianggap merugikan rakyat (buruh).

Menurut pengamatan pribadi, sebagian besar masyarakat sangat kecewa terhadap DPR yang meloloskan RUU Cipta Kerja untuk diputuskan jadi UU dalam rapat paripurna. Masyarakat berpendapat bahwa DPR lebih condong ke golongan atas daripada golongan bawah.

Sejauh ini tidak ada bukti konkret negara yang sudah menerapkan Omnibus Law terbebas dari keterpurukan. RUU Cipta Kerja bisa saja menciptakan ketidakpastian dan konflik horizontal yang semakin menjadi di masa mendatang.

Sebenarnya aku tidak tahu, mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Menurut beberapa orang yang kuwawancarai sih, nasib buruh dan rakyat akan dirugikan oleh RUU Cipta Kerja. Tetapi, mereka juga tidak begitu paham di mana letak kerugiannya. Aneh sekali, kan?

Yang jelas, masyarakat merasa para anggota DPR tidak mewakili aspirasi masyarakat, cuma sebatas itu. Oleh karena itu, DPR malah diplesetkan. Dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perusak Rakyat atau Dewan Penghianat Rakyat.

Harapannya sih

Rekaman publik atas sikap dan perilaku anggota DPR menjadi persepsi yang menghadirkan penilaian sangat negatif terhadap citra DPR yang buruk. Penilaian didasarkan pada kesenjangan harapan terhadap bagaimana seharusnya peran dan fungsi DPR yang menjadi wakil rakyat dengan kenyataan yang terang-benderang tampil di depan mata.

“Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2019, Presiden Jokowi memuji kinerja DPR yang terus menjalankan diplomasi parlemen baik secara bilateral maupun miltitlateral. Tidak hanya itu, DPR juga dinilai Presiden Joko Widodo telah berhasil menyelanggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik khususnya pengangkatana sejumlah Duta Besar.”

Tetapi sayangnya, pujian tersebut tidak mengubah pandangan masyarakat kepada DPR. Mungkin peribahasa paling tepat yaitu, “Karena nila setitik, rusak susu sebelangga.” Yang memiliki arti bahwa satu kesalahan, dapat menyebabkan semuamya salah.

Mungkin ya, DPR di balik layar sedang berusaha semaksimal yang mereka bisa. Dan jika DPR berhasil menerapkan kebijakan, kemungkinan hal tersebut tidak terlalu tersorot. Kalau gagal baru disorot, seakan masyarakat itu butuh yang namanya kambing hitam.

Menampung aspirasi dari rakyat? Sebenarnya kita sebagai rakyat juga tidak tahu secara pasti bahwa DPR itu mendengarkan suara kita atau tidak. Mungkin DPR memang mendengarkan kita, tetapi karena banyak pertimbangan jadinya tidak diwujudkan.

Semoga ada titik terang dari persoalan, “DPR Seburuk Kata Mayoritas.” Aku sendiri sebenarnya tidak begitu benci terhadap DPR, tetapi setuju bahwa DPR itu sarang korupsi. Mungkin lebih tepatnya aku benci terhadap mereka yang hanya ikut-ikutan mengkritik kinerja DPR.

 

Baik Buruknya Penilaian DPR itu Pendapatmu!

Referensi: dpr.go.id, katadata.co.id, idntimes.com, tribunnews.com

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *